Standar Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) dalam Akreditasi Rumah Sakit

Berdasarkan KMK No. HK.01.07/MENKES/1596/2024 dan PMK No. 27 Tahun 2017

Dalam era pelayanan kesehatan yang semakin berfokus pada mutu dan keselamatan pasien, Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) memegang peranan yang krusial. Standar PPI menjadi fondasi penting dalam proses akreditasi rumah sakit, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1596/2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit (STARKES). Regulasi ini, yang menggantikan standar akreditasi sebelumnya, menekankan implementasi program PPI yang komprehensif dan terintegrasi dalam seluruh aspek pelayanan rumah sakit.

Standar PPI dalam konteks akreditasi terbaru ini tidak terlepas dari panduan operasional yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. PMK ini memberikan kerangka kerja yang detail mengenai prinsip-prinsip dan praktik PPI yang harus diterapkan, mulai dari kewaspadaan standar hingga kewaspadaan berdasarkan transmisi.

Aspek Kunci PPI dalam Standar Akreditasi Terbaru

KMK Nomor HK.01.07/MENKES/1596/2024 mengintegrasikan prinsip-prinsip PPI ke dalam berbagai standar dan elemen penilaian akreditasi rumah sakit. Beberapa aspek kunci PPI yang ditekankan dalam standar akreditasi terbaru ini meliputi:

• Tata Kelola dan Organisasi PPI yang Efektif:
  • Rumah sakit diharapkan memiliki struktur organisasi PPI yang jelas, dengan Komite atau Tim PPI yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang adekuat. Kepemimpinan rumah sakit memegang peranan penting dalam mendukung dan memastikan implementasi program PPI.
• Program PPI yang Berbasis Risiko:
  • Standar akreditasi menekankan pentingnya melakukan Pengkajian Risiko Infeksi (ICRA) secara berkala. Hasil ICRA menjadi dasar dalam menyusun dan mengimplementasikan program PPI yang tepat sasaran dan efektif dalam mengurangi risiko infeksi di berbagai area rumah sakit.
• Implementasi Kewaspadaan Standar dan Kewaspadaan Berdasarkan Transmisi:
  • Sesuai dengan PMK Nomor 27 Tahun 2017, standar akreditasi mewajibkan penerapan kewaspadaan standar secara universal oleh seluruh petugas kesehatan. Selain itu, kewaspadaan berdasarkan transmisi harus diterapkan sesuai dengan risiko penularan penyakit spesifik.
• Pengelolaan Peralatan Medis dan Lingkungan yang Aman:
  • Proses dekontaminasi, pembersihan, disinfeksi, dan sterilisasi peralatan medis serta pengelolaan lingkungan rumah sakit yang bersih dan sehat menjadi fokus penting dalam standar PPI. Pengelolaan limbah medis dan non-medis yang sesuai dengan peraturan juga ditekankan untuk mencegah penyebaran infeksi.
• Surveilans Infeksi yang Komprehensif:
  • Rumah sakit diharapkan memiliki sistem surveilans infeksi terkait pelayanan kesehatan (HAIs) yang efektif untuk mengidentifikasi, memantau, dan menganalisis data infeksi. Informasi dari surveilans ini digunakan untuk mengarahkan upaya pencegahan dan pengendalian infeksi.
• Pendidikan dan Pelatihan PPI yang Berkelanjutan:
  • Peningkatan kompetensi seluruh petugas kesehatan dalam praktik PPI melalui program pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan merupakan persyaratan penting dalam standar akreditasi.
• Peningkatan Mutu dan Evaluasi Program PPI:
  • Rumah sakit dituntut untuk secara aktif memantau dan mengevaluasi efektivitas program PPI melalui indikator mutu yang terukur. Hasil evaluasi ini digunakan untuk melakukan perbaikan berkelanjutan.
• Perlindungan Kesehatan Petugas:
  • Standar akreditasi juga menekankan pentingnya melindungi petugas kesehatan dari risiko infeksi melalui penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) yang memadai dan program kesehatan kerja yang efektif.

Dengan diintegrasikannya standar PPI ke dalam kerangka akreditasi rumah sakit yang terbaru, diharapkan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan keselamatan pasien secara signifikan melalui implementasi praktik PPI yang efektif dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Sinergi antara KMK Nomor HK.01.07/MENKES/1596/2024 dan PMK Nomor 27 Tahun 2017 menjadi landasan yang kuat dalam mewujudkan lingkungan pelayanan kesehatan yang aman dari risiko infeksi.